”Saat ini, komposisi belanja daerah masih banyak terserap untuk belanja pegawai dan operasional, sedangkan belanja modal masih relatif rendah,” ujarnya.
Oleh karena itu, percepatan realisasi belanja modal serta program prioritas seperti Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, Biaya Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas, dan pengembangan infrastruktur sangat diperlukan guna mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah.
Menurut Kepala BPS Provinsi Bengkulu Win Rizal, sektor pertanian masih menjadi sektor utama di tiga kabupaten dataran tinggi. Namun, terdapat tren penurunan pangsa sektor pertanian yang seiring dengan meningkatnya peran sektor jasa publik dan perdagangan.
”Oleh karena itu, upaya peningkatan produktivitas melalui modernisasi, efisiensi rantai pasok, serta hilirisasi komoditas unggulan menjadi sangat penting agar sektor pertanian tetap menjadi penggerak utama ekonomi,” ujarnya.
Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Thobari menyampaikan bahwa wilayahnya menghadapi tantangan defisit beras akibat alih fungsi lahan. Namun, surplus masih tercatat pada komoditas jagung dan cabai.
”Pemerintah daerah telah menginisiasi program cetak sawah baru seluas lebih dari 800 hektar untuk mengatasi defisit dan memperkuat posisi Rejang Lebong sebagai lumbung pangan di dataran tinggi,” ujarnya.
Wakil Bupati Kepahiang Abdul Hafidz mengungkapkan potensi besar yang dimiliki Kabupaten Kepahiang di sektor pertanian dan pariwisata, dengan produk unggulan seperti kopi robusta, teh Kabawetan, serta destinasi alam seperti Danau Suro dan Curug Embun.
”Sektor primer menyumbang lebih dari 47 persen dari total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Kepahiang pada triwulan pertama 2025. Oleh sebab itu, Pemkab Kepahiang menitikberatkan pada peningkatan nilai tambah produk, promosi agrowisata, serta penguatan kemitraan strategis dan konektivitas antar wilayah,” ucapnya.
Sementara itu, Plt. Kepala Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Lebong Nurbaiti menekankan pembangunan yang berkeadilan dan berwawasan lingkungan, dengan fokus pada diversifikasi ekonomi dan optimalisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
”Pemerintah Kabupaten Lebong juga mendorong sinergi kebijakan moneter dan fiskal dalam rangka memperluas inklusi keuangan, pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta percepatan transformasi ekonomi lokal berbasis potensi pertanian dan sumber daya alam unggulan,” ungkapnya.
Forum BUKIT KABA 2025 juga menjadi ajang penguatan koordinasi pengendalian inflasi pangan melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) serta kerja sama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). Strategi 4K yang meliputi Ketersediaan Pasokan, Keterjangkauan Harga, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif dijalankan guna menjaga inflasi di Provinsi Bengkulu tetap berada dalam target nasional sebesar 2,5 persen ± 1 persen.
Sebagai ruang dialog yang melibatkan banyak pihak, BUKIT KABA 2025 menggabungkan perspektif fiskal, moneter, dan statistik dengan kebijakan daerah. Forum ini diharapkan mampu mendorong sinergi dan kolaborasi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di wilayah dataran tinggi Provinsi Bengkulu. Setiap kabupaten memiliki keunggulan yang perlu diintegrasikan antara sektor pertanian, pariwisata, dan industri agar daya saing daerah meningkat serta pembangunan dapat berjalan secara lestari. *** Rls. ( Budi. R )
