Ia menjelaskan, dengan tata kelola anggaran yang baik, maka berbagai kebutuhan dasar dapat terpenuhi dan dinikmati masyarakat Bengkulu.
“Jalan akan mulus, ambulans gratis tersedia di setiap desa, rumah sakit dan puskesmas akan lebih baik, anak yatim bisa berbahagia karena diangkat menjadi anak oleh para pejabat dari provinsi hingga kabupaten/kota, dan sarana prasarana sekolah akan semakin bagus,” tambahnya.
Gubernur juga menyinggung persoalan perpajakan daerah. Ia menyatakan akan mendorong DPRD Provinsi Bengkulu untuk segera merevisi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang menurutnya telah menimbulkan beban berat bagi masyarakat.
“Proses revisi jangan terlalu lama. Kalau perlu studi banding ke daerah lain seperti Sumbar, Sumsel, atau Lampung, cukup lewat telepon atau Zoom saja. Sekarang zaman sudah canggih. Masyarakat sudah banyak mengeluh bahwa pajak ini terlalu tinggi, dan faktanya di lapangan memang demikian,” ungkapnya.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu, Faeshol Cahyo Nugroho, menyambut baik inisiatif Gubernur. Ia menegaskan komitmen BPKP dalam mendukung program-program pemerintah agar berjalan sesuai prinsip tata kelola yang baik.
“Kami dari BPKP selalu siap mendampingi seluruh kepala daerah, mulai dari Gubernur hingga Bupati dan Wali Kota, agar program-program yang dijalankan bersifat akuntabel, efektif, efisien, dan tidak menimbulkan masalah hukum,” jelas Faeshol. *** Rls. ( Budi. R )
