Senada dengan itu, Kepala Balai Jalan Nasional Provinsi Bengkulu, Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum, Zepnat Kambu, menegaskan bahwa Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) merupakan regulasi utama yang mengatur lalu lintas, kendaraan, pengemudi, dan angkutan jalan di Indonesia.
“Pengemudi dan/atau perusahaan angkutan umum barang wajib mematuhi ketentuan mengenai tata cara pemuatan, daya angkut, dimensi kendaraan, serta kelas jalan,” ujar Zepnat.
Sementara itu, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara menyebutkan bahwa perusahaan tambang pada prinsipnya wajib menyediakan dan menggunakan jalan khusus untuk operasionalnya. Jalan tersebut diperuntukkan bagi kegiatan pertambangan.
Pengangkutan hasil tambang menggunakan jalan umum dinilai berpotensi merusak infrastruktur, mengganggu aktivitas masyarakat, serta membahayakan keselamatan pengguna jalan. Namun, penggunaannya masih dimungkinkan dengan izin pemerintah setempat dan bersifat sementara.
Sebagai perbandingan, sejumlah daerah di Indonesia seperti Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, dan Jambi telah lebih dahulu menerapkan jalan khusus untuk angkutan pertambangan.
Melalui pembahasan ini, Pemerintah Provinsi Bengkulu bersama para pemangku kepentingan akan terus mengkaji langkah terbaik guna menjaga infrastruktur jalan sekaligus memastikan aktivitas pertambangan tetap berjalan dengan memperhatikan keselamatan dan kepentingan masyarakat. *** rls. Budi. R
