Di sisi lain, ia mengakui adanya tantangan dalam proses konsolidasi organisasi, terutama dari segi geografis. Jarak antar-kabupaten yang cukup jauh serta keterbatasan akses komunikasi di beberapa daerah (blank spot) menjadi kendala dalam mengimplementasikan program digitalisasi yang telah dicanangkan oleh PWNU.
“Kami menyadari tantangan ini, tetapi kami akan terus mencari solusi agar organisasi dapat berjalan efektif dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat,” tambahnya.
Sementara itu, Asisten I Setda Bengkulu Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Khairil Anwar, yang turut hadir dalam acara tersebut, menekankan bahwa kemitraan antara PWNU Bengkulu dan pemerintah daerah perlu diperkuat. Sinergi yang solid dinilai penting untuk mendukung berbagai program keumatan, termasuk pelatihan kepemimpinan yang menjadi agenda pertama kepengurusan baru.
“PWNU Bengkulu dan pemerintah daerah memiliki tujuan yang sama, yaitu mengurus dan melayani masyarakat. Oleh karena itu, sinergi yang lebih kuat perlu terus diupayakan,” ujar Khairil.
Ia menambahkan bahwa konsolidasi organisasi harus mencakup tiga aspek utama, yakni tata kelola administrasi dan legalitas kepengurusan, penguatan sumber daya manusia dan keuangan, serta layanan yang relevan bagi jemaah dengan mempertimbangkan kondisi aktual di masyarakat. *** ( Budi. R )
