“Menjaga hutan bukan hanya kewajiban, tetapi juga peluang ekonomi. Dengan kreativitas pendanaan non-APBN dan APBD, Bengkulu punya potensi besar,” tegasnya.
Lokakarya tersebut dihadiri lebih dari 100 peserta dari unsur pemerintah, akademisi, praktisi kopi, lembaga swadaya masyarakat, hingga kelompok perhutanan sosial. Para peserta sepakat memperkuat koordinasi dalam pengelolaan hutan lestari, termasuk mendorong sertifikasi internasional kopi Bengkulu yang sebagian besar ditanam di kawasan hutan.
Kepala DLHK Provinsi Bengkulu, Safnizar, berharap kegiatan ini menghasilkan rekomendasi kebijakan serta peta tematik izin perhutanan sosial yang lebih terintegrasi.
“Tujuan akhirnya jelas, hutan lestari dan masyarakat sejahtera,” pungkasnya. *** Rls. Budi. R
