“Hal ini menunjukkan semakin kuatnya adopsi transaksi digital di masyarakat serta meningkatnya kepercayaan terhadap sistem pembayaran non-tunai,” tambahnya.
Sementara itu, Sekda Provinsi Bengkulu Herwan Antoni menegaskan bahwa pemerintah daerah bersama perbankan terus mendorong berbagai program digitalisasi melalui TP2DD. Menurutnya, kegiatan ini penting untuk meningkatkan pemahaman daerah terhadap indikator penilaian.
Herwan menyebut Bengkulu saat ini masih berada di peringkat ke-9 dari 10 provinsi di Sumatera dalam penilaian TP2DD. Karena itu, diperlukan upaya lebih serius untuk meningkatkan posisi tersebut. Ia juga menyoroti masih adanya daerah yang belum sepenuhnya menerapkan transaksi non-tunai.
“Masih banyak aplikasi yang sudah dibuat, tetapi implementasinya terkendala kesiapan sumber daya manusia dan kebiasaan yang masih nyaman menggunakan cara manual,” ujarnya.
Ia menambahkan, sejumlah kabupaten dan kota di Bengkulu bahkan masih berada di kisaran 50 persen dalam penerapan transaksi non-tunai. Oleh sebab itu, pemerintah mendorong agar seluruh transaksi, termasuk perjalanan dinas dan pencairan anggaran, dilakukan secara non-tunai agar lebih aman, efektif, serta mengurangi risiko penyalahgunaan anggaran.
Selain itu, kondisi fiskal daerah yang semakin berat akibat efisiensi anggaran menuntut pemerintah daerah untuk lebih inovatif dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah satu langkah yang didorong adalah memanfaatkan digitalisasi guna mengoptimalkan penerimaan dari pajak dan retribusi daerah.
Melalui kegiatan ini, pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota diharapkan dapat meningkatkan kapasitas, memperkuat koordinasi, serta menghadirkan berbagai inovasi digital guna meningkatkan pelayanan publik, memperkuat transaksi non-tunai, sekaligus memperbaiki peringkat TP2DD dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di masa mendatang. *** rls. Budi.
