Dalam rapat juga diungkap sejumlah faktor penyebab rendahnya capaian PAD, di antaranya tarif Opsen PKB dan Opsen BBNKB, kecenderungan masyarakat membeli kendaraan bekas berpelat luar Bengkulu, serta lokasi kantor Samsat yang dinilai belum strategis dan sulit dijangkau.
Selain itu, pola pikir masyarakat yang menunggu kebijakan pemutihan pajak, tidak adanya sanksi hukum tegas bagi penunggak pajak, serta maraknya ajakan di media sosial untuk tidak membayar pajak akibat isu dan kebijakan negatif pemerintah turut memengaruhi tingkat kepatuhan.
Wakil Kepala Polda Bengkulu Brigjen Pol Dicky Sondani selaku Ketua Satgasus Optimalisasi Aset dan PAD Provinsi Bengkulu menjelaskan, pihaknya telah menyiapkan sejumlah langkah untuk mempermudah administrasi perpajakan. Salah satunya dengan mengusulkan kepada Korlantas Polri agar proses balik nama kendaraan dapat menggunakan KTP pemilik baru.
“Selama ini balik nama kendaraan bekas harus menggunakan KTP pemilik lama, yang seringkali sulit dipenuhi. Padahal ini hanya urusan administrasi. Karena itu akan kami usulkan agar di Bengkulu tidak lagi diwajibkan,” jelasnya.
Upaya lain yang akan dilakukan meliputi penambahan hari layanan Samsat dari lima menjadi enam hari kerja, penambahan gerai Samsat desa di sejumlah kabupaten/kota, serta sinergi pembayaran PKB melalui pelibatan camat, lurah, dan perangkat desa dalam pelaksanaan Samsat keliling.
Rapat koordinasi tersebut diikuti oleh Polda Bengkulu, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) kabupaten/kota, serta instansi terkait lainnya. *** rls. Budi. R
