Bengkulu – eksisberita.com
Pemerintah Provinsi Bengkulu bersama Kepolisian Daerah (Polda) Bengkulu meningkatkan pengawasan dan koordinasi lintas sektor guna mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), menyusul masih minimnya capaian target PAD tahun 2025. Hal tersebut mengemuka dalam Rapat Koordinasi Optimalisasi PAD Provinsi Bengkulu. 04/02.
Dalam rapat tersebut dibahas sejumlah komponen penerimaan daerah, antara lain Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), serta Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB). Berdasarkan data Satuan Tugas Khusus (Satgasus) Optimalisasi Aset dan PAD Provinsi Bengkulu, total PAD dari PKB dan BBNKB pada tahun 2025 tercatat sebesar Rp310 miliar. Sementara itu, penerimaan dari Opsen PKB dan Opsen BBNKB mencapai Rp201 miliar.
Namun, tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan masih tergolong rendah. Dari total 1.297.250 unit kendaraan yang terdata, hanya 419.132 unit atau sekitar 32 persen yang aktif membayar pajak.
Di sisi lain, realisasi Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan menunjukkan capaian positif. Hingga awal tahun 2025, realisasi opsen MBLB meningkat signifikan sebesar 172,5 persen atau mencapai Rp2,1 miliar dari target Rp1,2 miliar.
Menanggapi kondisi tersebut, Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu, Herwan Antoni, menekankan pentingnya peningkatan pengawasan dan koordinasi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.
“Karena tahun 2025 memang banyak kendala, kami berharap peran kabupaten/kota bisa lebih maksimal dan lebih giat lagi, sehingga pendapatan daerah dapat meningkat,” ujar Herwan.
