Sebagai bagian dari Proyek Strategis Nasional yang dikerjakan oleh BUMN seperti PT Hutama Karya, proyek tol menuju Bengkulu harus mendapatkan kepastian pendanaan, percepatan pembebasan lahan, serta pengawasan yang ketat agar tidak kembali tertunda akibat persoalan administratif dan birokrasi.
KAMSRI juga mengingatkan agar percepatan pembangunan tetap mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta perlindungan terhadap hak-hak masyarakat terdampak dan aspek lingkungan.
Di akhir pernyataannya, Maulana Taslam menegaskan bahwa percepatan Tol Bengkulu akan menjadi tolok ukur keseriusan pemerintah dalam menjalankan agenda pemerataan pembangunan di luar Pulau Jawa. “Jangan sampai komitmen pemerataan hanya menjadi narasi politik tanpa realisasi konkret.
Bengkulu berhak mendapatkan perhatian yang setara dalam peta pembangunan nasional. Pemerintah harus segera menetapkan langkah terukur dan batas waktu yang jelas agar proyek ini tidak kembali menjadi janji yang tertunda,” pungkasnya. *** rls. Budi. R
