Dalam arahannya, Khairil Anwar menekankan pentingnya penguatan koordinasi dan sinergi antarorganisasi perangkat daerah (OPD) dalam mendukung perluasan perlindungan pekerja rentan melalui program BPJS Ketenagakerjaan. Menurutnya, kolaborasi yang baik antarinstansi akan mempercepat tercapainya target perlindungan sosial ketenagakerjaan di Provinsi Bengkulu.
“Pemerintah pusat memberikan perhatian serius terhadap program ini. Bahkan Kementerian Dalam Negeri rutin melakukan pemantauan atas mandat langsung Presiden agar program perlindungan pekerja rentan ini benar-benar berjalan optimal,” ujar Khairil.
Ia juga menyampaikan bahwa capaian Universal Coverage Jamsostek di Provinsi Bengkulu perlu terus ditingkatkan melalui langkah konkret dan kerja sama seluruh pihak terkait. Pemerintah Provinsi Bengkulu pun telah menyiapkan dukungan anggaran guna memperluas cakupan perlindungan pekerja rentan.
“Tahun ini telah disiapkan anggaran sekitar Rp2 miliar. Saya berharap OPD terkait segera melakukan pendataan dan penghitungan jumlah pekerja yang dapat diakomodasi sehingga program perlindungan pekerja rentan dapat berjalan maksimal dan tepat sasaran,” tegasnya.
Melalui rapat lanjutan ini, Pemerintah Provinsi Bengkulu bersama BPJS Ketenagakerjaan berharap sinergi antarinstansi semakin diperkuat guna mempercepat perluasan perlindungan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja rentan di seluruh wilayah Bengkulu. ***. Budi. R
