Mereka meninjau langsung dapur, peralatan, ruang penyimpanan, serta mekanisme distribusi ompreng ke sekolah-sekolah penerima manfaat. Wakapolri juga berdialog dengan para relawan dan tenaga dapur untuk memastikan standar food security dan higienitas dijalankan dengan ketat guna mencegah dampak negatif terhadap kesehatan penerima manfaat.
Kekhasan SPPG Polri terletak pada sistem ketahanan pangan (food security) yang terintegrasi dan diawasi secara berlapis. Mulai dari pemilihan bahan baku, proses pengolahan, hingga distribusi makanan, semua melalui pengawasan ahli gizi dan inspeksi rutin oleh pengawas internal Polri. Langkah ini memastikan bahwa setiap makanan yang keluar dari dapur SPPG benar-benar aman, bergizi, dan layak konsumsi.
Selain itu, Polri juga menanamkan nilai akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan anggaran, termasuk dalam perbaikan sarana dan prasarana dapur, penyediaan air panas, pengering ompreng, serta kelayakan penyimpanan bahan pangan. Semua diarahkan agar pelayanan publik Polri melalui SPPG tetap konsisten dan berkelanjutan.
Hingga 30 Oktober 2025, Polri telah mengoperasikan 233 unit SPPG dari total 692 unit yang dibangun secara nasional, dengan 70 unit siap operasional dan 389 unit dalam tahap pembangunan. Di wilayah Provinsi Bali, terdapat 10 unit SPPG di bawah pembinaan Polda Bali, terdiri atas 2 unit operasional (termasuk SPPG Plawa), 4 unit siap operasional (100%), dan 4 unit dalam tahap pembangunan.
Wakapolri menegaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis Polri bukan hanya soal menyediakan makanan, tetapi tentang membangun generasi muda yang sehat, cerdas, dan berkarakter. Melalui inovasi menu lokal yang digemari anak-anak, Polri menghadirkan wajah humanis institusi — menjaga keamanan sekaligus menyehatkan bangsa.
“Polri tidak hanya menjaga keamanan negara, tetapi juga memastikan anak-anak Indonesia tumbuh sehat dengan gizi yang cukup. Itulah bagian dari tugas mulia Polri hari ini dan ke depan,” pungkas Wakapolri. *** rls. Budi. R
