Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu, Raden Ahmad Denni, mewakili Gubernur Bengkulu, menyampaikan bahwa besarnya skala dan cakupan pembangunan daerah membutuhkan sinergi, kolaborasi, dan integrasi antar pemangku kepentingan, baik di tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota.
“Besarnya skala dan cakupan pembangunan daerah tentunya membutuhkan sinergi, kolaborasi, dan integrasi antar pemangku kepentingan agar tujuan dan sasaran pembangunan dapat tercapai secara efektif, efisien, dan tepat sasaran,” ujar Denni saat membuka Forum Konsultasi Publik RKPD Tahun 2027 di Aula Merah Putih Kantor Gubernur Bengkulu, Selasa (20/1).
Ia menambahkan, implementasi Program Bantu Rakyat sebagai bagian dari upaya mewujudkan visi Bengkulu Maju, Religius, Sejahtera, dan Berkelanjutan harus disinergikan dalam perencanaan pembangunan daerah antara legislatif dan eksekutif.
Forum Konsultasi Publik RKPD Tahun 2027 merupakan tahapan penting dalam proses perumusan kebijakan pembangunan daerah. Kegiatan ini dihadiri oleh Ketua DPRD Provinsi Bengkulu Sumardi, Kepala BPS Provinsi Bengkulu Win Rizal, Kepala Bapperida Provinsi Bengkulu Yulisweni, perwakilan instansi vertikal, serta para pemangku kepentingan terkait lainnya.
Konsultasi publik rancangan awal RKPD ini dilaksanakan untuk memperoleh masukan yang menitikberatkan pada aspek teknokratis sebagai bahan penyempurnaan perencanaan. Selain itu, forum ini juga menjadi wadah untuk menghimpun aspirasi dan harapan masyarakat terhadap tujuan, sasaran, dan program pembangunan daerah yang akan dilaksanakan pada tahun 2027.
Melalui forum ini, Pemerintah Provinsi Bengkulu juga berupaya menangkap isu-isu strategis terkini yang berpengaruh terhadap perencanaan pembangunan daerah, guna menghasilkan dokumen RKPD yang responsif, adaptif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. *** rls. Budi. R
